Blitar- Pada hari Senin, 05 Februari 2024 Karupbasan Blitar Hardi Yus didampingi Kasubsi Adm. Dan Pengelolaan Mirwanto beserta operator SPIP mengikuti Kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK-SPKP) yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM secara daring.
Kegiatan ini diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama baik dari Badan Stretegi Kebijakan Hukum dan HAM maupun 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Juga diikuti oleh Kepala Bidang HAM, Kepala Bidang Hukum, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Operator SPAK_SPKP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan ini juga menghadirkan beberapa Narasumber yang berkompeten si bidangnya.
Selanjutnya kata sambutan sekaligus membuka jalannya kegiatan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM R.I DR. Y. Ambeg Pramarta. Untuk mekanisme pelaksanaan SPAK-SKP adalah Mekanisme Jadwal, Waktu dan Tempat. Berdasarkan PermenPANRB No 90 Tahun 2021 syarat menuju WBK dan WBBM minimal 30 Responden untuk satu unit kerja/satuan kerja namun untuk unit kerja/satuan kerja yang penerima layanannya melebihi dari 30 responden maka dapat dihitung dengan menggunakan tabel Sampel Morgan Krejcie, dan apabila penerima layanan kurang dari 30 responden dapat dihitung dengan Rumus Slovin." Tutup Ambeg Pramarta.
Dukung Rupbasan Blitar yang telah meraih "Satuan Kinerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)" Tahun 2024 dengan terus mengikuti perkembangan informasi dari kami baik dari media sosial dan situs web. Segala bentuk layanan kami tidak dipungut biaya dan gratis, jika ada penyelewengan wewenang dari petugas kami silakan hubungi kami lewat layanan pengaduan kami di media sosial dan situs website kami.
(Humas Rupbasan Blitar Kanwil Kemenkumham Jawa Timur)
